Jakarta: Sektor pemerintah menjadi andalan bagi bisnis Penyelenggara Jasa Internet (PJI) nasional karena kebutuhan bandwith-nya meningkat tajam.

Wahyoe Prawoto, kabid Organisasi & Keanggotaan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengatakan dalam dua tahun terakhir kebutuhan bandwidth pada tender pemerintah sudah mencapai 2 megabit per second (Mbps) hingga 5 Mbps.

"Sebelumnya, kebutuhan bandwidth itu hanya berkisar 64 kbps [kilobit per second] hingga 128 kbps," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Bahkan, lanjut dia, permintaan suatu instansi pemerintah bisa melampaui kebutuhan bandwidth perusahaan minyak dan gas bumi ataupun swasta lainnya.

Yang jelas, Wahyoe melihat dalam dua tahun terakhir ini ada kemajuan dari sektor pemerintah yang menjadi bagian dari segmen korporasi. "Sektor pemerintah masih akan memberikan kejutan tahun ini."

Kendati demikian, dia masih melihat adanya berbagai kendala untuk mengoptimalkan pasar di sektor pemerintah. Dia bisa memahami proses pengadaannya yang tidak lagi melalui penunjukan, karena telah mengacu pada Keppres No.80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

Yang menjadi permasalahan justru proses transisi jadwal tender. Anggota APJII, paparnya, menilai proses transisinya terlambat, karena pembentukan kepanitiaannya dilakukan setelah pengajuan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada akhir tahun anggaran.

"Ini merepotkan kami, karena PJI harus menalangi terlebih dulu untuk periode September-Oktober. Sementara itu bandwidth internasional harus dibayar bulk [di depan] jika tidak mau diputus oleh pemasoknya di luar negeri," ujar Wahyoe.

Basis pengguna Internet

Para pelaku bisnis penyelenggara jasa Internet juga memperkirakan basis pengguna Internet tahun ini mencapai 20% populasi atau sekitar 48 juta pengguna.

Wahyoe optimistis industri industri Internet dan basis pengguna akan tumbuh beriringan tahun ini. Akan tetapi, pertumbuhan pasar belum dapat dinikmati semua anggotanya karena baru sebagian industri yang dinilai sehat.

"Tahun lalu ada 30 anggota PJI baru. Sementara itu lima anggota dari 14 PJI yang izinnya dicabut keluar dari keanggotaan dan sebagian lainnya hampir tutup," ujarnya.

Kecenderungan kolapsnya sebagian anggota APJII juga ditengarai dari kemampuan membayar iuran untuk IP Address ke APJII dan pembayaran iuran organisasi.

Sebelumnya, Ketua Umum APJII Silvia Sumarlin menuturkan total industri PJI di Indonesia diperkirakan mencapai 281 PJI, dimana 255 terdaftar dan 160 PJI yang menyatakan eksis.

Mengenai tarif Internet, Wahyoe mengatakan APJII merasa selalu dituding meraup keuntungan besar padahal Internet juga melibatkan penyelenggara jaringan (local loop), perusahaan listrik dan komponen lainnya.

Menurut dia, margin keuntungan sebagian anggota APJII sudah sangat tipis, sehingga penurunan tarif Internet hanya bisa dilakukan oleh para operator yang memiliki jaringan backbone dengan profit margin yang besar.