Bisnis Indonesia, Rabu 09/07/2008
JAKARTA: Ratusan PJI nonoperator diperkirakan akan mengandalkan penggelaran akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access atau BWA) dalam mempertahankan kelangsungan bisnis serta mendukung kebijakan penurunan tarif Internet.

Sylvia Sumarlin, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menuturkan selama kebijakan BWA belum digelar, penurunan tarif Internet secara serentak masih sulit terwujud.

"Dengan dibukanya lisensi BWA, maka pemain akan memiliki jaringan sesuai kapasitasnya sehingga dapat memberikan harga yang kompetitif," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Sylvia, teknologi BWA di antaranya WiMax membuka peluang Internet menjadi lebih murah, sebab, penyelenggara Internet yang bukan operator telekomunikasi masih terikat perjanjian tarif sambungan internasional dan tarif lastmile dari penyelenggara jaringan.

Penyelenggara Internet berharap dapat memanfaatkan jaringan tetap WiMax atau nomadic dan menginginkan agar pemerintah tidak membuka tender dengan biaya terlalu tinggi.

Dia mengatakan tarif untuk tarif bandwidth lokal tidak pernah turun kendati tarif bandwidth internasional sudah menurun drastis. "Bandwidth ini sangat terbatas dan dikuasai operator telekomunikasi. Jadi bagi PJI non-operator sulit untuk menurunkan tarif jika tidak mempunyai jaringan."

Sebagai informasi, harga bandwidth internasional melalui jaringan serat optik yang pada tahun 1996 mencapai US$40.000 per 1 megabit per second (Mbps) turun menjadi US$1.800 per Mbps. Adapun tarif bandwidth dari satelit sudah mencapai US$1.000 per Mbps.

Saat ini dari 248 penyelenggara jasa Internet, sebanyak 28 anggota merupakan operator dan penyedia akses jaringan (NAP). Selebihnya adalah PJI nonoperator yang 160 di antaranya menyatakan hidup dan sebagian telah mengubah model bisnis.

Pendapatan terbesar sebagian dari mereka tidak lagi berasal dari layanan jasa Internet.

Menurut Sylvia, penyediaan bandwidth internasional sebenarnya sudah memadai. "Pemain [penyedia bandwidth internasional] saya kira cukup, namun jika ingin ditambah lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya Menkominfo Mohammad Nuh menjelaskan dalam kaitannya dengan tarif bandwidth internasional, tidak mungkin Indonesia melakukan intervensi untuk menurunkan tarif kecuali melalui skema kompetisi. Jumlah penyedia data ke backbone internasional dinilai masih perlu ditambah.

Sarwoto Atmosoetarno, Executive GM Infratel Division PT Telkom Tbk, berpendapat peran pemerintah di dalam ekosistem yang multioperator-baik layanan suara maupun Internet-sebaiknya mengatur di daerah yang kompetisinya tidak berlangsung dengan baik. "Jika tidak, maka akan terjadi distorsi. Bisa saja ditambah jika memang dapat menjadikan kompetisi menjadi lebih baik."

Target 50 juta

Dalam perkembangan lain, pemerintah menargetkan dapat meningkatkan penetrasi Internet sampai 20% atau menjaring 50 juta pengguna Internet akhir tahun ini. Namun target itu dinilai APJII masih sulit terealisasi.

"Pencapaian 50 juta itu jika pertumbuhan setara dengan setahun sebelumnya jadi ini kemungkinan tercapai dalam tiga atau empat tahun ke depan," kata Sylvia.

Saat ini APJII memperkirakan ada 10% penetrasi atau terdapat 25 juta pengguna Internet. Sementara penetrasi komputer diprediksi tidak terlalu signifikan karena realitasnya masih berada di kisaran 6 juta pengguna komputer di mana pembelian baru hanya menggantikan komputer lama di pangsa pasar tersebut.

Nuh mengatakan pencapaian target itu akan coba digagas bersama APJII melalui percepatan penetrasi Internet sampai ke pelosok desa.